Kepedulian & Kebersamaan Kunci Utama Perlindungan JKN untuk Semua Secara Berkelanjutan

Reporter: | Editor:

KONTAN.CO.ID –Jakarta. Hidup sendiri tanpa pasangan menjadikan Sutopo, salah satu warga Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Wilayah Klaten, Jawa Tengah (Jateng) hampir tak peduli dengan kondisi kesehatannya. Padahal, laki-laki usia 50 tahun ini telah terjadi menderita sakit kencing manis sejak bertahun-tahun lalu.�

Ditambah lagi, warga desa yang dimaksud berbatasan dengan Daerah Boyolali, Jateng ini tak terdaftar sebagai partisipan BPJS Kesehatan. Statusnya kelompok warga usia produktif kemudian bekerja sebagai buruh lepas menjadikan Sutopo tak terdaftar sebagai kontestan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.�

Tak heran, keadaan kebugaran Sutopo malah semakin memburuk. Untung saja, mulai tahun 2021 Sutopo resmi berubah menjadi kontestan BPJS Kesehatan. Hal itu setelahnya pemerintahan Desa Wunut menjalankan acara pembayaran BPJS Aspek Kesehatan bagi semua warga desa yang belum terdaftar JKN.

Dengan pendapatan asli desa (PADes) yang dimaksud menembus Rupiah 2 miliar tahun 2021, Iwan Sulistya Setiawan, Kepala Desa Wunut menjalankan acara JKN untuk warga yang dimaksud belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Maklum, ketika itu bukan semua warga desa bermetamorfosis menjadi kontestan JKN.

Bahkan, walaupun pemerintah memberikan Kartu Nusantara Baik (KIS) untuk warga tak mampu, tak semua warga mendapatkannya. “Banyak warga kami yang bekerja sebagai pedagang, tukang, buruh, sehingga dia tidak ada mendapatkan BPJS Bidang Kesehatan dari PBI ataupun dari perusahaan. Sedangkan jikalau mau bayar BPJS Kesejahteraan sendiri, rasanya masih berat,” terang Iwan.

Iwan dengan aparat pemdes pun mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga pengurus RT dan juga RW bermusyawarah. Awalnya, Pemdes Wunut ingin memulai mendaftarkan warga sebagai partisipan JKN pada tahun 2020.

Namun rencana ini tertunda dikarenakan pandemi wabah Covid-19 menghantam usaha sektor pariwisata desa yang mana selama berubah menjadi sumber utama PADes. “Kami baru memulai pendaftaran JKN untuk warga tahun 2021,” jelas Iwan.

Setiap warga didaftarkan sebagai partisipan BPJS Kesejahteraan kelas III. Jika ingin naik kelas kepesertaan, pemdes memberikan subsidi sebesar Rupiah 35.000 yang dimaksud bisa jadi diambil ke kantor desa pasca menunjukkan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Setiap bulan, Pemdes Wunut mengeluarkan dana sekitar Simbol Rupiah 20 jutaan untuk membayar iuran BPJS Kesejahteraan yang disebutkan “Niatnya untuk hadir di masyarakat, agar warga yang tersebut susah tidak ada semakin kesulitan pada waktu sakit, ketika ingin berobat,” ujar pemimpin desa yang digunakan berlokasi sekitar 18 KM dari alun-alun Klaten ini.

profil partisipan BPJS Kesehatan

Tak hanya saja membayarkan iuran BPJS kesehatan, Pemdes Wunut juga menyediakan mobil penumpang lalu ambulance untuk antar jemput pasien yang digunakan ingin berobat ke rumah sakit. Desa yang tersebut mempunyai badan usaha bidang wisata ini mememiliki satu mobil operasional serta dua ambulance gratis untuk semua warga.�

Sutopo adalah salah satu warga yang merasakan besarnya kegunaan layanan ini. Sebagai penderita diabetes, Ia harus menjalani kontrol rutin ke rumah sakit PKU Delanggu, Klaten yang berjarak sekitar 9 km dari rumah.�

Sutopo juga tak kesulitan pada waktu dirujuk ke RS Kasih Ibu Surakarta untuk operasi amputasi salah satu kakinya. Jarak Desa Wunut ke RS yang digunakan berlokasi ke Jl Slamet Riyadi Surakarta itu sekitar 21 KM.

“Baik Sutopo maupun warga lain tak harus resah jikalau sakit. Semua warga sudah ada terdaftar BPJS Kesehatan, mobil operasional juga siap antar jemput tanpa biaya apapun,” kata Iwan dengan bangga.

Iwan memverifikasi acara JKN untuk warga akan terus terlaksana pada periode mendatang. Seluruh perangkat desa sudah ada miliki satu komitmen untuk menjalankan inisiatif yang dimaksud tanpa pilih kasih. “Selama PADes cukup, hasilnya akan dikembalikan untuk warga,” janji Iwan.

Kebersamaan kunci kemajuan

Dukungan inisiatif JKN juga dikerjakan oleh Tarwin, pemilik toko pupuk UD Mutiara di dalam Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jateng. Meski usaha bidang pertanian ini belum berbadan hukum, pelaku bisnis muda usia 36 tahun ini memberikan tunjangan iuran BPJS Aspek Kesehatan untuk pekerja seperti yang digunakan berlaku dalam perusahaan.

Tunjangan iuran BPJS yang disebutkan belaka untuk kelas III. Tunjangan itu berlaku setara untuk empat pekerja toko pupuk yang sekarang menginjak tahun kelima tersebut.

Tunjangan dibayarkan secara tunai bersamaan dengan pembayaran pendapatan pada awal bulan. Untuk melakukan konfirmasi pemakaian tunjangan tersebut, Tarwin selalu cek status kepesertaan BPJS Aspek Kesehatan dari para pekerjanya. “Ini kegiatan bisnis kecil, tapi saya mendirikan tidak semata untuk keuntungan sendiri. Saya serta pekerja ingin bersama-sama sejahtera, bersama-sama maju juga tak takut berobat pada waktu sakit,” ujar bapak tiga anak perempuan ini.

Menurut Tarwin, tunjangan iuran BPJS Aspek Kesehatan sangat membantu para pekerjanya ketika sakit. Pekerja bukan lagi mengeluarkan uang untuk berobat ke rumah sakit.

Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto ini juga mengizinkan mobil operasional toko untuk mengantarkan pekerja atau keluarga yang mana sakit ke rumah sakit. Asal tahu saja, jarak ke RSUD Banyumas dari Tambak Sari Kidul sekitar 17 KM.

Kepeduliaan dan juga kebersamaan ke Desa Wunut juga UD Mutiara adalah bunti nyata yang dimaksud wajib ditiru untuk mengupayakan keberlanjutan acara JKN kemudian Universal Health Coverage(UHC) bagi penduduk Tanah Air tanpa terkecuali.

perkembangan kontestan BPJS Kesehatan

Kepesertaan JKN meningkat pesat pada satu dekade BPJS Kesehatan. Tahun 2014, kontestan BPJS Aspek Kesehatan hanya saja sejumlah 133,4 jt jiwa. Kemudian total itu meningkat pesat berubah menjadi 267,3 jt jiwa pada akhir tahun 2023.�

Dan, per 12 Juli 2024, berjumlah 273,5 jt penduduk Negara Indonesia telah lama terdaftar bermetamorfosis menjadi partisipan JKN. Dengan total itu, kegiatan JKN sudah pernah melindungi 97,13% penduduk Indonesia. “Dahulu, tak semua penduduk memiliki kesempatan untuk mengakses layanan kesegaran yang tersebut memadai. Sekarang semua lapisan komunitas yang mana telah berubah menjadi kontestan JKN bergerak dapat berobat tanpa terkendala biaya mahal,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti ketika acara sarasehan memperingati HUT ke-56 BPJS Kesehatan, Mulai Pekan (15/07), dikutipkan dari website resmi.

Dengan terdaftarnya tambahan dari 97% rakyat Indonesi ke Rencana JKN, BPJS Kesejahteraan optimistis sanggup mencapai target UHC tahun ini yakni 98% penduduk Indonesi terdaftar Inisiatif JKN. Merujuk data dalam website DJSN, tersisa dua provinsi dengan cakupan kontestan JKN di level 65%-96% yang tersebut bisa saja berubah jadi batu sandungan mencapai UHC. Keduanya adalah Provinsi Sumatera Uatara juga Jambi.�

Tentunya, peran yang tersebut dilaksanakan Pemdes Wunut serta entrepreneur kecil pemilik UD Mutiara patut diapresiasi lalu ditiru di dalam tempat lain. Mereka tak hanya saja membantu pemberian pemeliharaan JKN terhadap warga yang mana membutuhkan. Namun keduanya berperan penting pengamanan JKN yang dimaksud terus berlanjut.

Salah satu kesulitan yang mana perlu segera diselesaikan adalah tingginya kontestan BPJS Kesejahteraan tidak ada aktif. Untuk Juni 2024, ada 56.157.458 jiwa kontestan tiada aktif. otoritas telah terjadi menyediakan dana untuk PBI JKN. Kalangan pengusaha perusahaan nasional pun wajib memberikan tunjangan kesegaran para karyawan melalui BPJS Kesehatan.

Kini butuh semua pihak untuk meniru langkah Pemdes Wunut lalu UD Mutiara agar semua warga berubah menjadi partisipan BPJS Aspek Kesehatan yang mana aktif.

Baca Juga:

.

Selanjutnya:

Menarik Dibaca:

Cek Berita lalu Artikel yang lain pada



Artikel ini disadur dari Kepedulian & Kebersamaan Kunci Perlindungan JKN untuk Semua Secara Berkelanjutan